IJMA’: DEFINISI dan KEDUDUKAN HUKUMNYA

IJMA’

Peneliti: Dr Ahmad Shafaat (1984)

Penerjemah: Islam saja (2012)

 

Ijma’ berarti consensus/ kesepakatan, yaitu penerimaan suatu hal tertentu oleh sekelompok orang. Dalam hukum Islam (fiqh) hal yang padanya ijma’ adalah kepentingan yang dipahami dalam salah satu dari dua cara berikut:

  1. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan syari’ah (1)
  2. Setiap sesuatu (yang menjadi perhatian bagi umat Islam) (2)

Kelompok orang yang terlibat dalam konsensus tersebut dipahami dengan cara berikut, yang di dalamnya terdapat pengecualian bagi anak-anak dan mereka yang menderita gangguan mental:

  1. Seluruh umat Islam sepanjang zaman (3)
  2. Seluruh umat Islam pada zaman tertentu (4)

(Dalam definisi berikut zaman setelah kematian Nabi diasumsikan.)

  1. Seluruh mujtahidin yang adil, benar dan yang menghindari bid’ah (inovasi) (5)
  2. Seluruh mujtahidin yang menghindari inovasi termasuk mereka yang mungkin tidak Muttaqin (orang sholeh dan takut kepada Allah) (6)
  3. Mayoritas dari seluruh mujtahidin (7)
  4. Seluruh Mukminin (8)
  5. Seluruh sahabat Nabi (9)
  6. Mujtahidin dari Mekah dan Madinah (atau Kufah dan Basra) (10)
  7. Mujtahidin dari Madina (11)
  8. Empat Khulafa pertama atau dua Khulafa pertama (12)
  9. Tiga pendapat yang terakhir tidak secara tegas merupakan  definisi, yaitu ijma’ tidak didefinisikan sebagai persetujuan, misalnya, antara dua Khulafa yang pertama melainkan bahwa kesepakatan tersebut menyatakan ijma’ .

 

Jenis ijma’

  • Eksplisit (ijma’ ‘azima atau ijma’ qawli). Jenis ijma’ ini terjadi sebagai berikut: Sebuah pertanyaan muncul dan orang-orang mengekspresikan pandangan mereka yang berbeda. Kemudian terdapat diskusi tentang pandangan-pandangan ini dan akhirnya posisi bersama disepakati. (13)
  • Diam (ijma’ rukhsat atau ijma’ sakuti). Jika pendapat ini dinyatakan oleh beberapa dan sezaman dari mereka, setelah mengetahui tentang hal itu, tidak membuat komentar baik yang mendukung ataupun melawan, maka kita memiliki apa yang dikenal sebagai ijma’ diam. (14)
  • Oposisi yang tidak dikenal (‘adam al-ilm bi al-mukhalif). Situasi ini terjadi ketika suatu pandangan secara umum dipakai tetapi tidak diketahui apakah ada para ahli yang tidak setuju dengan itu. (15)
  • Absolut (ijma’ qat’i). Ini adalah ijma’ tentang suatu hal yang tidak pernah telah terjadi perbedaan yang berkelanjutan (ikhtilaf mustaqar) dan telah ditegakkan secara tawatur (kontinuitas), yaitu, kita dapat menunjukkan bahwa seluruh generasi Muslim atau mujtahidin Muslim setuju tentang masalah tersebut. ( 16)

Kewenangan ijma’

Berbagai pendapat berikut ada di antara para ahli hukum tentang jenis kewenangan yang dimiliki oleh ijma’:

i.            Ijma’ memberikan bukti yang meyakinkan bagi suatu pandangan. (17)

ii.            Ijma’ hanya merupakan suatu argumen untuk sebuah pandangan tetapi bukan merupakan bukti yang meyakinkan. (18)

iii.            Hanya ijma’ dari para sahabat (shohabat) memberikan bukti yang meyakinkan. (19)

iv.            Ijma’ diam bukan merupakan bukti yang meyakinkan. (20)

v.            Ijma’ diam bukan merupakan bukti yang meyakinkan kecuali dalam kasus shohabat (21) atau dalam kasus yang tetap di tempat untuk jangka waktu tertentu (22) atau dalam kasus yang keadaan di sekelilingnya menetapkan bahwa diamnya berarti persetujuan. (23)

vi.            Ijma’ yang ditegakkan oleh tidak adanya pengetahuan dari oposisi tidaklah meyakinkan. (24)

Masalah-masalah lain yang berhubungan dengan ijma’

Apakah mungkin bagi ijma’ terjadi tanpa dasar (sanad) dari Al Qur’an, Hadits atau Qiyas (analogi)? Pandangan berikut ada di antara para ahli hukum:

  1. Adalah tidak mungkin bagi umat Islam atau para ahli hukum untuk menyepakati suatu posisi tanpa sanad dari Al Qur’an, Hadits atau qiyas. (25)
  2. Adalah tidak mungkin bagi ijma’terjadi tanpa sanad dari Al-Qur’an atau Hadits. (Qiyas tidak bisa menjadi dasar bagi ijma’ .) (26)
  3. Adalah tidak mungkin bagi ijma’ memiliki validitas kecuali atas dasar qiyas. (27)
  4. Adalah  dimungkinkan bagi ijma’ terjadi tanpa adanya sanad apapun dari Al Qur’an, Hadits, atau qiyas. (28)

Dalam kitab-kitab fiqh ada banyak keputusan hokum yang sanadnya tidak ditemukan di manapun. Mereka yang percaya bahwa ijma’ adalah dimungkinkan dengan adanya sanad, menjelaskan kasus ini dengan mengatakan bahwa isnad untuk putusan-putusan ini pernah ada tetapi sekarang hilang.

Isu lain yang diangkat dalam kaitannya dengan ijma’ adalah sebagai berikut:

Jika pada suatu zaman para ahli hukum memegang satu atau dua (ijma’ ala qawlayn) atau lebih pandangan lain, maka diperbolehkan untuk memegang pandangan yang berbeda dari dua atau lebih pandangan-pandangan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang lelaki hanya meninggalkan seorang kakek dan seorang saudara laki-laki sebagai pewaris, maka hanya ada dua pendapat yang ditemukan tentang warisan mereka. Pertama, keduanya akan mendapatkan warisan sama. Kedua, semua warisan akan jatuh kepada kakek. Apakah mungkin untuk membuat pendapat yang ketiga?

Menurut al-Amdi jawabannya adalah tidak menurut sebagian besar ahli hukum dan boleh menurut beberapa Syi-i, beberapa ahli hukum Hanafi dan beberapa ahl al-zahir (orang yang menolak qiyas) (29).

Menurut Sadr al-Syari’ah ahli hukum Hanafi sepakat bahwa ijma’ dari shohabat pada dua atau lebih pandangan mengenai suatu hal mengikat bagi kita untuk tetap dalam pandangan tersebut tetapi mereka tidak sepakat mengenai zaman setelah shohabat. (30)

Penolakan untuk menerima ijma’

Jika suatu putusan dicapai oleh suatu bentuk ijma’ yang dianggap meyakinkan oleh beberapa ulama, maka di mata para ulama tersebut putusan tersebut harus dipatuhi dan kegagalan dalam melakukannya setelah mengetahui tentang hal itu adalah haram. Tetapi bagaimana jika seseorang menolak untuk menerima putusan tersebut sama sekali? Apakah dia akan dianggap melakukan kekufuran?

Bahkan ketika para ulama mempertimbangkan bentuk ijma’ meyakinkan dan mengikat, mereka tidak perlu menganggap penolakan terhadap suatu putusan hukum dianggap sebagai kekufuran. Mereka pada umumnya jauh lebih hati-hati dalam menyatakan penolakan untuk menolak hasil ijma’ pada suatu masalah sebagai kufur dibanding dalam menyatakan suatu jenis ijma’ sebagai meyakinkan dan mengikat.

Hampir seluruh ahli hukum setuju bahwa penolakan dalam menerima ijma’ selain ijma dari shohabat atau ijma yang ditegakkan dengan kontinuitas, tawatur, ijmapada semua generasi sebelumnya umat Islam (ijma’ qat’i), seperti ayat-ayat Al-Qur’an, tidaklah kufur. Dalam hal ijma’ shohabat dan ijma’ qat’i dibedakan dua kasus:

  1. Ijma’ pada hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar din yang pemahaman menyeluruh dibutuhkan oleh seluruh umat Islam, misalnya keyakinan akan keesaan Tuhan dan kenabian, karakter wajib lima “pilar” Islam, menghadap Ka’bah ketika sholat, jumlah roka’at dalam setiap sholat, waktu untuk haji dan puasa, larangan perzinahan, minum khomar, mencuri dan riba.
  2. Ijma’ mengenai hal-hal yang pengetahuan mendalam diharapkan hanya dari “para spesialis” (khawas), misalnya menikahi secara bersamaan seorang wanita dan bibi dari pihak ayah atau seorang pembunuh yang diputus hak warisannya.

Tampaknya ada kesepakatan umum bahwa penolakan dalam menerima ijma’shohabat atau ijma qat’i mengenai masalah-masalah kategori pertama adalah kufur, tetapi terdapat perberbedaan pendapat mengenai apakah penolakan dalam menerima ijma’ shohabat atau ijma qat’i mengenai masalah-masalah kategori kedua juga dianggap kufur. (31)

Imam al-Haromayn (Diya al-Din ‘Abd al-Malik al-Juwaini) mengatakan bahwa menolak menerima sebuah metode untuk menurunkan aturan syari’ah tidaklah kufur. Oleh karena itu, seseorang yang tidak menerima prinsip dari ijma’ sebagai sumber/ metoda yang valid dari aturan-aturan, tidaklah kafir. Hanya orang yang menerima prinsip dari ijma’ dan juga mengakui bahwa keputusan tertentu didasarkan atas ijma’ dan kemudian menolak untuk menerima hal itu dapat dinyatakan sebagai melakukan kekufuran. (32)

 

Membenarkan otoritas mengikat ijma’

Apakah prinsip bahwa dalam beberapa bentuk ijma’ yangmemberikan argumen yang meyakinkan dan memiliki otoritas yang mengikat yang diajarkan dalam Alquran dan Hadits?

Tidak ada kesepakatan di kalangan para ahli fiqh dalam hal terhadap pernyataan yang mana dalam Al-Qur’an dan Hadits, jika ada, yang memberikan pembenaran terhadap prinsip ijma’ . Umumnya para ahli hukum melihat adanya suatu pembenaran bagi prinsip tersebut dalam ayat-ayat Al-Qur’an: 2:143, 3:103, 3:110, 4:59 dan 4:115. Tetapi Sadr al-Syari’ah (33) tidak menemukan apa-apa pada ayat-ayat 2:143, 3:110, dan 4:115. Sebagai gantinya ia menggunakan ayat-ayat: 3:105, 98:4, 9:122, 4:59, 91:7, 16:43, 9:115. Namun Allamah al-Taftazani (34), menolak semua argumen yang dikemukakan oleh Sadr al-Syari’ah.

Ada juga beberapa ahadits yang digunakan dalam mendukung prinsip ijma’ . Al-Ghazali (35) mengatakan bahwa ahadits ini merupakan dukungan yang paling kuat terhadap prinsip ijma’, yaitu ungkapan: lan tajtami’u ummati’ ala al-dalala (umat-Ku tidak dapat berkumpul di jalan yang salah). Tetapi Shah Waliyullah (36) mengatakan bahwa hadits ini “tidak berarti bahwa ijma’ adalah hujja (bukti).”

Yang benar adalah bahwa tidak ada argumen yang mendukung ijma’ yang didasarkan atas Al-Qur’an dan Hadits yang terhadapnya para ahli hukum yang terkenal tidak memberikan serangkaian keberatan-keberatan. Dan kita bahkan menjumpai ahli hukum terkenal seperti Imam al-Harmayn al-Juwaini yang “mengakui bahwa dalam menerima ajaran-ajaran tidak ada bukti bahwa ijma’ memiliki otoritas yang mengikat (wajib al-ittiba’) dan tumpuan terakhir adalah “akal sehat” dan bahwa “argumen-argumen tersebut berdasarkan akal sehat adalah sangat lemah.” (37)

Kesulitan dari mendukung ijma’ atas dasar wahyu digambarkan oleh sebuah laporan tentang Imam Syafi’i. Hal ini diriwayatkan oleh Muhammad Yahya ibnu Syaikh Aman (38) bahwa Imam ditanya tentang bukti bagi ijma’ dari Al Qur’an. Imam kemudian pergi ke merenung (i’tikaf) di rumahnya selama tiga hari dan setiap hari membaca keseluruhan Al-Qur’an untuk mencari suatu bukti. Akhirnya ia datang dengan ayat 4:115. Sebagaimana yang telah kita catat bahwa ayat ini tidaklah cukup bagi Sadr al-Syari’ah dan Imam al-Harmayn.

Meskipun tidak akan dapat diterima untuk menetapkan ijma’ dengan menggunakan ijma’,tetapi menarik untuk dicatat bahwa ijma’ tidak terbukti bahkan oleh ijma’ itu sendiri. Untuk mengetahuinya marilah kita bedakan antara dua definisi ijma’ :

  1. Sebagai pendapat mayoritas
  2. Sebagai pendapat dengan suara bulat

Sekarang sebagian besar ahli hukum tidak setuju bahwa pendapat mayoritas merupakan ijma’ dengan otoritas yang mengikat (39). Oleh karena itu, di bawah definisi pertama ijma’ tidak dibuktikan dengan ijma’. Sekarang ambillah definisi kedua. Kita telah melihat di atas bahwa tidak ada pendapatdari ijma’ yang terhadapnya para ahli hukum dengan suara bulat setuju, kecuali mungkin ijma’ shohabat dan ijma’ qat’i. Bagaimanapun, kita tidak bisa menunjukkan bahwa para shohabat percaya bahwa ijma’ atau ijma’ qat’i mereka memiliki otoritas yang mengikat, sementara demonstrasi seperti itu jelas akan diperlukan untuk membuktikan ijma’ atas dasar ijma’ .

Kepedulian dua Islam yang asli.

Apapun definisi dan otoritas ijma’, tidak ada yang menyangkal fakta bahwa prinsip ijma’ ditujukan kepada kepedulian terhadap dua Islam yang asli dan sangat penting:

  1. Kebutuhan kaum muslimin untuk mengetahui apakah ajaran Islam tentang berbagai hal.
  2. Kebutuhan untuk membentuk masyarakat Islami yang mampu mengambil tindakan secara terpadu ketika tindakan tersebut diperlukan.

Sekarang ajaran dasar Islam dapat diketahui dengan mudah dari Alquran dan Hadits, terutama jika seseorang dikaruniai dengan iman. Al-Qur’an mengatakan:

“Kami telah menjadikan Al-Qur’an mudah untuk dipahami dan diingat, maka adakah yang mengambil pelajaran.” (54:17)

Namun dalam beberapa detail, ketidakpastian dapat muncul karena faktor-faktor berikut:

i.            Seperti kebanyakan pernyataan-pernyataan, tidak peduli seberapapun jelasnya, ayat-ayat Al-Qur’an dan ahadits Nabi sering dapat dipahami dalam lebih dari satu cara.

ii.            Mungkin tidak mungkin untuk secara unik menentukan ayat-ayat Alquran dan ahadits Nabi yang dapat diterapkan untuk sebuah pertanyaan yang diberikan dan untuk perintah yang mana.

iii.            Mungkin tidak meyakinkan apakah beberapa ahadits yang sedang dipakai adalah asli atau tidak.

iv.            Al-Qur’an dan Hadits mungkin tidak mengandung jawaban atas pertanyaan yang sedang dihadapi lama setelah pewahyuan dan oleh karenanya orang-orang datang dengan jawaban-jawaban mereka sendiri yang berbeda dengan qiyas (analogi) atau dengan pendekatan-pendekatan lain yang sepenuhnya kurang obyektif.

Sekarang, sejauh sebagai individu yang bersangkutan, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang benar lepas dari adanya kemungkinan jawaban-jawaban yang berbeda untuk beberapa pertanyaan detail, karena memang umat Islam yang telah lakukan sepanjang sejarahnya. Al-Qur’an menjamin bahwa setiap orang yang memiliki ke-ikhlas-an (ketulusan, kejujuran) dan berusaha di jalan Allah (yang mencakup mengendalikan keinginan seseorang, mematuhi perintah-perintah yang jelas dan berlatih dzikir dan fikr, yaitu, mengingat Allah dan berpikir dan merenung) akan dilindungi dari setan, yaitu, menjadi sesat dan akan diperlihatkan kepada jalan Allah:

“Dan (iblis) berkata: Demi KemuliaanMu (ya Tuhan) aku akan menuntun mereka semua sesat kecuali di antara hamba-Mu yang tulus.” (38:83)

“Dan mereka yang mengerahkan daya upaya dalam cara Kami, Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan Kami dan Allah adalah benar-benar bersama dengan yang baik.” (29:69)

Jadi, setiap individu akan dapat menemukan jalan Allah lepas dari akan adanya perbedaan dalam hal-hal detail. Namun, seringkali suatu kebutuhan dirasakan oleh umat Islam untuk bersama, bersatu, bertindak dan dalam kasus seperti itu berbagai perbedaan dalam pendapat dapat dilumpuhkan. Inilah mengapa pembentukan negara yang Islami di negara-negara Muslim telah ditemukan sangat sulit. Bahkan, dapat dikatakan tanpa ragu-ragu bahwa setelah masa empat Khulafa benar yang dipandu Islam sebagian besar telah ada sebagai sebuah cara hidup secara individual dan bukan secara bermasyarakat. Namun sudah jelas bahwa niat Islam adalah untuk membentuk individu dan juga masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Salah satu tujuan dari ijma’ adalah untuk membatasi perbedaan dan untuk mencegah mereka dari men-disintegrasi masyarakat Muslim. Peran ijma’ setara dengan peran Paus dalam Katolikisme. Tetapi ijma’ belum efektif dalam memastikan kohesi masyarakat dan dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan baru. Hal ini karena ijma’ itu sendiri tunduk pada berbagai perbedaan pendapat, sebagaimana yang telah kita lihat di atas. Selain itu, sering sangat sulit untuk mengetahui apakah ijma’ tentang suatu hal telah benar-benar terjadi, begitu banyaknya sehingga Imam Ahmad bin Hambal dilaporkan biasa mengatakan bahwa siapa pun yang mengklaim ijma’ (setelah zaman shohabat) adalah pembohong. ( 40) Dengan kata lain, kita tidak tahu persis apakah ijma’ ituatau apa yang ia katakan. Sebaliknya, mereka yang percaya pada kepausan dapat mengetahui dengan baik siapa Paus itu dan apa yang ia katakan.

Ini, tentu saja, tidak berarti bahwa umat Islam harus mengadopsi sesuatu seperti lembaga kepausan. Ide hirarki imamat yang mempunyai hak eksklusif untuk mendefinisikan doktrin dan aturan keagamaan dan memberikan ketaatan sebagai sempurna benar-benar telah melawan arus Islam dan secara jelas dikutuk sebagai syirik oleh Al-Qur’an:

“Dan (Yahudi dan Kristen) mengambil ahbar (imam) dan ruhban (para bhikkhu, orang-orang suci) mereka sebagai tuhan selain Allah” (9:31)

Memang, sejarah telah menunjukkan bahwa sebuah lembaga seperti kepausan dapat, bersamaan dengan kohesi dan kesinambungan dalam kehidupan kelompok, akan menyebabkan represi dan runtuhnya masyarakat di kedalaman ujung kegelapan yang tak terkatakan.

Jadi, bagaimana kita bisa mencapai pencerahan dan kebebasan berpikir yang maksimum dan hati nurani bersamaan dengan kohesi dan kesinambungan? Yaitu, dengan mengikuti empat prinsip-prinsip Islam yang sudah dikenal:

  1. Khilafah, institusi pemerintahan yang islami
  2. Syura, pemerintah melalui konsultasi/ musyawarah
  3. Sawad al-a’zam, pemerintahan oleh mayoritas
  4. Amr bi al-ma’ruf wa ‘nahi al-mukar, memerintahkan yang benar dan melarang yang salah.

Keempat prinsip ini memerlukan modus berikut untuk berfungsinya sebagai shohabat pada “keputusan-keputusan”. Semua ini selalu memperhatikan aturan hukum, kebijakan-kebijakan negara, strategi perang, dll. Dalam penafsiran Alquran dan Hadits kita dapat menjumpai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teologis murni (misalnya apakah kenaikan Yesus bersifat fisik atau rohani). Terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini ijma’ dari shohabat telah jarang ditunjukkan, kalau tidak sama sekali.

Apapun yang telah dikatakan di atas tentang ijma’ shohabat juga berlaku untuk ijma’ qat’i.

Tidak ada jenis lain dari ijma’ yang dengan sendirinya merupakan argumen historis yang meyakinkan bahwa posisi tertentu adalah Islami. Kebanyakan ijma’ membawa beban tetapi berapa banyak beban tersebut akan tergantung pada bukti langsung dari al-Qur’an dan Hadits dan pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan.

Catatan

  1. Sadr al-Syari’ah ‘Ubaydillah, Tanqih wa Syarh al-Tawdih (Mesir, 1957), II, 211.
  2. ‘Abd al-Wahhab Taj al-Din ibn al-Subki, Jam’ al-Jawani (Kairo: Mustafa al Babi al-Halbi) edisi kedua, II, 176.
  3. Abu ‘Abd al-Rahman al-Syafi’i menurut Muhammad al-Syaukani, Irshad al-Fahul ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1356H/1937), pertama edisi, 83.
  4. Qadhi Abu Bakar Baqalani sesuai dengan: ‘Abd al-’ Aziz al-Bukhari, Kashf al-Israr Syarh Bazdwi (Mesir), iii, 237-239.
  5. Ibid.
  6. Ibid, III, 238.
  7. al-Tabari dan Abu Bakr ar-Razi menurut: Sayf al-Din al-Amdi, Ahkam al-Ahkam (Mesir: Muhammad Ali Sabih, 1347H), I, 120.
  8. Pandangan ini dipegang oleh Khawarij yang menganggap diri mereka sebagai Mukminin. Lihat Jamal al-Din al-Asmawi, Nihaya al-Sawal fi Syarh Minhaj (Mesir: al-Maktaba al-Mahmudiyya al-Tijara, 1340H), II, 233-234.
  9. Da’ud Zahiri menurut: al-Amdi, op. cit. I, 117.
  10. Al-Amdi, op. cit, I, 125 dan Muhammad Yahya bin Syaikh Aman, Nuzha al-Mushtaq (Mesir: Matba’ Hijazi, 1370H/195), 598.
  11. al-Amdi, op. cit., I, 124.
  12. al-Amdi, op. cit., I, 127.
  13. Shah Wali Allah, Qura al-’aynayn fi Tafsil al-Shaykhayn (Dheli: Mujtaba’i, 1310H) 251-255. Juga lihat: Muhammad Abu Zahra, Imam Ahmad bin Hambal, 267-268.
  14. al-Syaukani, op. cit, 84.
  15. Abu Zahra, op. cit, 267-268.
  16. ‘Abn al-’Ala, Fawatih al-Rahmuwat, (Bulaq, 1325H), II, 143.
  17. al-Syaukani, op. cit, 78.
  18. al-Amdi, op. cit, 79.. Syiah juga memiliki pandangan yang sama. Bagi mereka ijma’ tidak memiliki otoritas jika tidak didukung oleh qawl ma’shum (kata seorang imam yang maksum) yang tetap otoritatif (al-Bukhari, op. Cit, III., 252).
  19. Beberapa ahli hukum Hanafi dan Imam Bazdwi menurut: al-Amdi, op. cit, 79.
  20. Da’ud Zahiri, Abu Bakar Baqlani menurut: al-Bukhari, op. cit, 84.
  21. al-Syaukani. op. cit, 84.
  22. al-Bukhari, op. cit, III., 228.
  23. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al- Mustasfa min Ilm al-Ushul (Bulaq, 1325H), I, 191
  24. Syams al-Din Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ‘Ilam al-Mu’qi’in‘an Rabb al-’Alamin (Dheli), I, 32-33; II, 235.
  25. al-Amdi, op. cit., I, 135. Shah Wali Allah berkata dalam Hujjat Allah al-Baligha (Mesir: 1352H), I, 121 bahwa ijma’ tanpa sanad akan menjadi penyebab tahrif (penyimpangan) dalam agama seperti dalam kasus kaum Yahudi dan Kristen.
  26. al-Syaukani, op. cit, 79-80.
  27. & 28. Ibid
  28. Op. cit., I, 137.
  29. Op. cit, II., 42.
  30. al-Amdi, op. . cit, I, 144, dan Sa’ad al-Din Mas’ud al-Taftazani, al-Talwih ‘ala al-Tawdih (Mesir: Muhammad Ali al-Sahih, 1957), II, 47.
  31. Lihat Muhammad Amin al-Husayni, al-Taysir al-Tahrir (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1351H), III, 258.
  32. Op. cit, II., 48-51.
  33. Op. cit, II., 50.
  34. Op. cit., I, 175.
  35. al-Insaf fi Bayan sabab al-Ikhtilaf (Dheli: Mujtabai, 1935), I, 118-119.
  36. Lihat Qadhi Taqi al-Din dan ‘Abd al-Wahhab, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj (Mesir: al-Maktaba al-Mahmudiyya al-Tijariyya, 1340H), II, 239-240.
  37. Op. cit, 576.
  38. al-Amdi, op. cit., I, 120.
  39. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, op. cit, 32-33.

Sumber: http://www.islamicperspectives.com/MeaningOfIjma.htm

About these ads
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: